Sekda Sampaikan Jawaban Bupati,Pemda Lutra Paparkan Strategi Pembangunan Dan Prioritas Anggaran 2027
Foto : Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MASAMBA — Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, Jumal Jayair Lussa, mewakili Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, membacakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian jawaban Bupati berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara di Aula Rapat Paripurna Gedung DPRD Luwu Utara, Rabu (11/11/2026). Rapat dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara.
Dalam jawaban Bupati yang dibacakan Sekda, pemerintah daerah memberikan tanggapan dan penjelasan atas sejumlah catatan, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan enam fraksi DPRD pada pandangan umum sebelumnya.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027, di antaranya sinkronisasi tema pembangunan daerah, penganggaran tematik, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer pusat, pembangunan infrastruktur jalan, penyertaan modal daerah, hingga penyelesaian kewajiban pinjaman daerah.
Pada sektor pembangunan ekonomi, pemerintah daerah menjelaskan strategi penguatan UMKM melalui penyusunan peta jalan pengembangan usaha, fasilitasi sertifikasi halal, hak paten, sertifikasi produk, serta kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Pemerintah juga menegaskan perhatian terhadap percepatan penanganan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan sanitasi, dan pelaksanaan operasi pasar secara berkala melalui penganggaran yang terarah.
Sementara dalam pemenuhan pelayanan dasar, pemerintah mengakui masih terdapat kesenjangan layanan, khususnya di wilayah terpencil. Karena itu, alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pemenuhan enam urusan pelayanan dasar, termasuk pemberian insentif bagi tenaga medis dan guru serta evaluasi capaian pelayanan berbasis kinerja.
Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah akan memperkuat tata kelola pajak mineral bukan logam dan batuan, mengintegrasikan data dengan kantor pertanahan, serta memperluas kanal pembayaran pajak digital melalui QRIS dan mobile banking.
Terkait infrastruktur, pemerintah menyampaikan usulan DAK konektivitas jalan sepanjang 4,21 kilometer, dengan realisasi penanganan sepanjang 0,386 kilometer. Pemerintah daerah juga akan melanjutkan koordinasi dan asistensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperjuangkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur jalan.
Selain itu, jawaban Bupati turut menjelaskan rencana penyertaan modal daerah pada PT Bank Sulsel serta kewajiban pembayaran pokok utang sebesar Rp20.524.454.158. Pemerintah menegaskan komitmennya menyelesaikan kewajiban pinjaman daerah melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun terakhir penganggarannya.
Melalui penyampaian jawaban tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh masukan dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penyempurnaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.
