Menuju Zero Perkawinan Anak,Bupati Lutra Perkuat Gerakan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Foto: Protokol dan Komunikasi Pimpinan

MASAMBA — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Perkawinan Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Diaula Dinas Kesehatan Luwu Utara Senin, 12/10/2026. 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim.

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba, Kepala Kemenag Kabupaten Luwu Utara, Ketua TP PKK, pimpinan OPD, Kanit PPA Polres Luwu Utara, para Camat, Kepala  Dinas Pendidikan  para KUA, penyuluh agama, serta organisasi pemerhati perempuan dan anak ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim menekankan pentingnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan daerah.

"Perempuan dan anak adalah pilar penting masa depan bangsa. Perempuan memiliki peran luar biasa dalam membentuk karakter keluarga, sementara anak-anak kita adalah aset berharga yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan di Kabupaten Luwu Utara tercinta ini. Oleh karena itu, menjamin pemenuhan hak, perlindungan, dan rasa aman bagi mereka bukan lagi sekadar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab mutlak kita bersama," tegas Bupati.

Andi Rahim juga menyoroti berbagai ancaman nyata yang dihadapi perempuan dan anak, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran. Selain itu, fenomena perkawinan usia anak menjadi perhatian khusus karena berpotensi memicu rantai kemiskinan baru, stunting, hingga tingginya angka kematian ibu dan bayi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, tantangan perlindungan perempuan dan anak juga dinilai semakin kompleks.

"Perkembangan teknologi informasi membuka peluang baru bagi berbagai bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi, perkawinan anak, dan perdagangan orang yang memanfaatkan media digital. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat sistem deteksi dini, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta membangun mekanisme koordinasi yang cepat, efektif, dan responsif," jelasnya.

Melalui Rapat Koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berharap seluruh pihak dapat menyusun langkah-langkah strategis yang diimplementasikan secara nyata di lapangan, mulai dari pencegahan, pelaporan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Terhadap Anak, Perkawinan Anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Luwu Utara secara resmi saya nyatakan dibuka," pungkas 

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, Pemkab Luwu Utara kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, inklusif, ramah perempuan, layak anak, dan zero perkawinan anak.tutupnya